Pemkab dan DPRD Bahas APBD Perubahan 2026, Bupati Robby Tegaskan Harus Berdampak Nyata Bagi Masyarakat Minahasa

Metroinfo.id,Minahasa- Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2026, Senin (14/09) di di Ruang Sidang kantor DPRD Kabupaten, mulai dibahas oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa bersama DPRD pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Minahasa yang dipimpin Ketua DPRD Kabuparen Minahasa, Franky Wolayan, SE didampingi Wakil Ketua Putri M Pontororing, SE dan Adrie Kamasi, SH, MH.

Pada kesempatan ini, Bupati Minahasa, Dr Robby Dondokambey menegaskan bahwa pembahasan perubahan APBD memiliki arti penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, efektif dan efisien, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat serta dinamika pembangunan daerah.

“Perubahan APBD bukan sekadar perubahan angka-angka dalam dokumen anggaran. Lebih dari itu, perubahan APBD harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dinamika pembangunan yang berkembang sepanjang tahun anggaran,” tegas Bupati Robby.

Dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah mengalami penyesuaian dari sebelumnya sekitar Rp1,129 triliun menjadi Rp1,056 triliun, atau berkurang sekitar Rp73,20 miliar.

Meski pendapatan secara keseluruhan menurun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami peningkatan dari sekitar Rp131,81 miliar menjadi Rp133,50 miliar atau bertambah sekitar Rp1,68 miliar.

Sementara pendapatan transfer mengalami penurunan dari sekitar Rp973,25 miliar menjadi Rp897,72 miliar atau berkurang sekitar Rp75,52 miliar.

Pada sisi belanja, terjadi peningkatan dari sekitar Rp1,151 triliun menjadi Rp1,195 triliun atau bertambah sekitar Rp44,71 miliar.

Kenaikan tersebut antara lain tercermin pada belanja operasi yang mencapai sekitar Rp967,99 miliar. Belanja modal juga meningkat dari sekitar Rp52,73 miliar menjadi Rp82,64 miliar atau bertambah sekitar Rp29,90 miliar.

Belanja tidak terduga meningkat dari Rp6 miliar menjadi sekitar Rp13,24 miliar. Sementara belanja transfer mengalami penyesuaian dari sekitar Rp214,69 miliar menjadi Rp131,84 miliar.

Perubahan struktur pendapatan dan belanja tersebut membuat defisit daerah setelah perubahan mencapai sekitar Rp139,04 miliar, meningkat dibandingkan defisit sebelum perubahan yang berada di kisaran Rp21,12 miliar.

Untuk menutup defisit tersebut, penerimaan pembiayaan meningkat dari Rp33 miliar menjadi sekitar Rp150,91 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Setelah memperhitungkan pengeluaran pembiayaan sekitar Rp11,87 miliar, diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp139,04 miliar.

Dengan struktur tersebut, total APBD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2026 setelah perubahan menjadi sekitar Rp1,207 triliun, meningkat sekitar Rp44,71 miliar dibandingkan APBD sebelum perubahan yang berada di kisaran Rp1,162 triliun.

“Pembahasan bersama antara Pemkab Minahasa dan DPRD harus dilakukan secara konstruktif, objektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Bupati Robby seraya nenegaskan setiap kebijakan anggaran harus diarahkan pada program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Jadi setiap rupiah yang dianggarkan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu kolaborasi dari pemerintah daerah dan DPRD, dunia usaha, perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga seluruh elemen masyarakat menjadi modal penting dalam mewujudkan pembangunan di Kabupaten Minahasa.
Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Ibu Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si dan seluruh pejabat Pemkab Minahasa.(*)